MONGA.ID – KETAPANG, Para pengawas Pemilu dan pengawasan Pemilu yang baik akan mendukung pelaksanaan Pilkada yang berintegritas. Hal ini disampaikan oleh F. Alkap Pasti, mantan anggota KPU Ketapang, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Tekhnis Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS pada Pemilihan Tahun 2024, Sabtu (21/9).
Dalam kegiatan yang dimoderatori staf Bawaslu Ketapang, Dwi Za Bagastia tersebut, Alkap Pasti menyampaikan bahan diskusi bertema: Demokrasi, Pemilu yang Jujur dan Adil. Menurutnya, untuk penyelenggaraa secara keseluruhan, penting untuk memahami nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Dengan memahami hal tersebut, maka kerja atau tugas di penyelenggaraan Pemilu adalah kerja yang sungguh-sungguh, yakni menanamkan nilai demokrasi yang substansial.
Pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Terkait proses pelaksanaan Pemilu, menurut mantan anggota KPU 2003-2018 ini, adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi prosedural. Untuk mendukung Pemilu yang demokratis dan berintegritas, prosedur pelaksanaan Pemilu atau Pilkada penting untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Narasumber juga menyampaikan data, bahwa sebagian besar masalah yang diangkat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah banyak yang bermula dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Misalnya, pelanggaran tentang hak memberikan suara atau kesalahan pengisian rekapitulasi suara di TPS. Ia juga menyebutkan bahwa dalam Pilkada Ketapang tahun 2005, 2010 dan 2015 terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Pengawasan yang baik terkait hal prosedural di Tempat Pemungutan Suara atau TPS, akan meminimalkan masalah yang muncul belakangan. “Jika proses dan rekapitulasi di TPS berjalan baik dan benar, maka proses-proses berikutnya akan berjalan baik”, ucap pengamat sosial dan kepemiluan ini.
Karenanya, adanya pengawasan di TPS oleh Pengawas PTPS adalah penting.
Terkait rekrutmen PTPS dan KPPS oleh Komisi Pemilihan Umum, Alkap Pasti menyebutkan, ikuti saja ketentuan yang digariskan oleh undang-undang atau Peraturan KPU atau Bawaslu terkait rekrutmen tersebut. Ini bagian dari menegakkan nilai baik demokrasi yang prosedural maupun substansial. Dalam paparannya, Alkap Pasti berharap agar keterlibatan kaum perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 ini diakomodir sesuai ketentuan. (MONGA / *)
